RUU Pemilukada Tidak Langsung Masyarakat Jadi Resah

KBM, Kepala Desa Karang Bajo Kertamalip menyampaikan bahwa dengan Rencana Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung  oleh DPR Pusat kini  masyarakat sudah resah mulai dari Linmas Desa sudah tinggal kenangan, Linmas kita ini sudah di hapus oleh pemerinatah Pusat, sekarang Petugas PPS di Desa ikut membubarkan diri hal itu di katakan  saat Melihak Kawasan Wisata Alam Air Terjun Sindang Gila Desa Senaru 27/09/14.

Kertamalip juga menilai bahwa Pandangan Masyarakat dalam menyikapi Pemilihan Gubernur, Wali  Kota dan Bupati di pilih oleh DPRD beragam,  bukan saja prokontra yang terjadi di tingkat pusat , Daerah bahkan  sampai juga di masyarakat, di satu sisi ada ke untungan bagi Pemerintah Daerah yaitu Anggaran pemilu Kada jadi irit. Biaya yang di keluarkan oleh KPU untuk opraional  PPK, PPS dan KPPS sudah tidak ada lagi. Namun disisi lain merebut hak demokrasi dari rakyat dan Mereka  kehilangan pekerjaan dari Tim Sukses dari Pasangan Calon Kepala Daerah dll.

Kepala Desa Anyar Ritanom SH. mengatakan bahwa Pemilihan  Gubernur, Walikota dan Bupati  oleh DPRD adalah langkah yang Bagus, karena pada  tahun 2015 mendatang Pemerintah Lombok Utara akan melaksanakan Pemilihan Bupati  jika Pemilihan oleh Rakyat maka kami Sebagai Kepala Desa  secara otomatis kena juga sorotan masyarakat  akan memihak ke salah satu calon, jadi serba tidak enak  tapi Kalau Pemilihan secara tidak langsung  maka posisi kami sebagai Kepala Desa jadi aman.

Kepala Desa Bayan R. Madikusuma juga mengatakan bahwa  Pemilihan tidak langsung  oleh DPRD itu suatu tindakan yang tepat karena kalau kita liat dari segi anggaran bisa lebih kecil kalau di bandingkan dengan pemilihan langsung. Di samping itu juga Komplik yang terjadi di tingkat masyarakat tidak ada, kalau dulu  lantaran beda pilihan  masyarakat menjadi berkelompok,gara gara berbeda baju kaos masyarakat  sudah saling olok dan sebagainya.

Kepala Desa Senaru Isa Rahman. Mengatakan Dengan dimulainya Pemilihan tidak langsung oleh DPRD dimana rakyat diminta untuk mengawasi para DPRD kita ini untuk memilih pada saat jalannya Pemilihan Kepala Daerah  Jangan sampi terulang seperti masa lalu setiap Dewan memilih sesuai dengan kemauannya sendiri tidak membawa suara aspirasi  rakyat yang di wakilinya.

Pada Dasarnya Pemilihan Bupati secara tidak langsung di Lombok Utara tahun 2015 mendatang banyak masyarakat yang Kecewa, yang mana Kedaulatan rakyat sudah tidak lagi di butuhkan namun menjadi hak pilih anggota DPRD yang saat ini menjadi elit politik. Jadi sekarang Rakyat tidak lagi sebagai lembaga Kontrol kebijakan bupati terpilih, kami hawatir karena DPRD yang memilih Bupati ,maka  Bupati terpilih akan jarang turun untuk melihat  kondisi rakyat karena bukan rakyat yang memilih. Bupati akan lebih menurut kepada elit politik yang memilihnya.

Harapan kita kepada anggota DPRD Lombok Utara sekarang  agar memilih Calon Bupati itu dengan Transparan sehingga Pemilihan di DPRD itu betul betul demokrasi dan penuh tanggung jawab pemilihan dari wakil Rakyat untuk Rakyat ( SK-22-0005 ).