Home
KBM - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lombok Utara bersama 33 kepala desa akan melakukan studi banding ke dua daerah kabupaten yaitu Bogor provinsi Jawa Barat dan Makasar Sulawesi selatan.
Studi banding ke 33 kepala desa tersebut akan dibagi dua yang yang sebagiannya ke Bogor dan sebagiannya lagi ke Makasar. Studi banding dilakukan mulai 13 -15 November 2013 dimaksudkan untuk belajar lebih jauh terkait pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang akan diberlakukan mulai 1 januari 2014 mendatang.
Kepala Dispenda KLU, Drs. H. Muh. Irwan, M.Si. saat pembekalan kepada semua kepala desa se Lombok Utara di aula kantor desa Gondang 8/11 mengatakan, studi banding dilakukan terkait dengan pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah.
"Mulai tanggal 1 januari 2014 mendatang, berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Utara nomor 3 tahun 2010 tentang pajak daerah yang dikelola oleh daerah sehingga perlu dilakukan study banding ke Bogor dan Makasar yang sudah melakukan pengalihan Maka dalam rangka persiapan pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan", katanya.
Pembagian Wilayah tujuan study banding di dasarkan pada karakteristik daerah yang di tuju yaitu pada sektor perdesaan ke kabupaten Bogor dengan pimpinan rombongan Bupati KLU dengan peserta kades Gilin Indah, Malaka, Gondang, Jenggala, Gumantar, Salut, Senaru, Akar akar, Mumbul sari, Anyar, Tanjung, Sokong, Medane, Sesait, Pendua, Sambik Elen dan Karang Bajo.
Sedangkan di sektor perkotaan dipimpin Wabup KLU yang rombongannya kades Pemenang Barat, Pemenang Timur, Rempek, Sambik Bangkol, Bentek, Kayangan, Santong, Tegal Maja, Teniga, Sigar Penjalin, Genggelang, Dangiang, Selengen, Sukadana, Loloan dan Bayan.
Sementara dari unsur DPPKAD KLU sebanyak 25 orang dan BKP 5 orang dari 5 Kecamatan. Harapan dari Kepala DPPKAD KLU kepada semua kepala desa setelah study banding ke masing masing daerah bisa menerapkan di desanya. (Kertamilip)
Studi banding ke 33 kepala desa tersebut akan dibagi dua yang yang sebagiannya ke Bogor dan sebagiannya lagi ke Makasar. Studi banding dilakukan mulai 13 -15 November 2013 dimaksudkan untuk belajar lebih jauh terkait pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang akan diberlakukan mulai 1 januari 2014 mendatang.
Kepala Dispenda KLU, Drs. H. Muh. Irwan, M.Si. saat pembekalan kepada semua kepala desa se Lombok Utara di aula kantor desa Gondang 8/11 mengatakan, studi banding dilakukan terkait dengan pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah.
"Mulai tanggal 1 januari 2014 mendatang, berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Utara nomor 3 tahun 2010 tentang pajak daerah yang dikelola oleh daerah sehingga perlu dilakukan study banding ke Bogor dan Makasar yang sudah melakukan pengalihan Maka dalam rangka persiapan pengalihan PBB perdesaan dan perkotaan", katanya.
Pembagian Wilayah tujuan study banding di dasarkan pada karakteristik daerah yang di tuju yaitu pada sektor perdesaan ke kabupaten Bogor dengan pimpinan rombongan Bupati KLU dengan peserta kades Gilin Indah, Malaka, Gondang, Jenggala, Gumantar, Salut, Senaru, Akar akar, Mumbul sari, Anyar, Tanjung, Sokong, Medane, Sesait, Pendua, Sambik Elen dan Karang Bajo.
Sedangkan di sektor perkotaan dipimpin Wabup KLU yang rombongannya kades Pemenang Barat, Pemenang Timur, Rempek, Sambik Bangkol, Bentek, Kayangan, Santong, Tegal Maja, Teniga, Sigar Penjalin, Genggelang, Dangiang, Selengen, Sukadana, Loloan dan Bayan.
Sementara dari unsur DPPKAD KLU sebanyak 25 orang dan BKP 5 orang dari 5 Kecamatan. Harapan dari Kepala DPPKAD KLU kepada semua kepala desa setelah study banding ke masing masing daerah bisa menerapkan di desanya. (Kertamilip)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar